2014 dan 2019, saya cukup intens ber medsos ria dalam pemilihan umum, jujur saja, sampai ada sahabat yang canggung komunikasi karena dukung mendukung dan beda pilihan, ada yang blok-blokan karena tidak seimbang dalam berdebat. Ada yang keluar group alumni karena tidak tahan di bully. Ya, perpecahan nyata terjadi, bermula di medsos sampai ke dunia nyata.

Padahal saya bermimpi waktu itu, berpolitik itu seperti para pemimpin bangsa kita diawal kemerdekaan, menjelang pemilu 1955. Berbeda dan keras dalam ruang debat tapi bersahabat diluar ruang. Cuma itu dulu, saat jabatan politik belum lah berduit, kalau sekarang ambus-ambusan demi jabatan, karena kekuasaan saat ini penuh dengan kenyamanan dan kekayaan.

Sampai akhirnya terjadi situasi seperti pemilihan ketua kelas jaman saya sekolah dulu, yang menang jadi ketua yang kalah jadi wakil yang nomor tiga jadi sekretaris dan yang paling buncit jadi bendahara 😜. Saya fikir, ini asyik juga, triliunan biaya pemilu kita hanya dapat melihat para kontestan bagi-bagi jabatan, dengan alasan konsolidasi nasional. Apakah berhasil, tidak juga, perpecahan makin masif terjadi.

Kondisi ini menurut saya bertentangan dengan ide demokrasi yang harusnya ada check & balances. Memang bukan antar calon tapi antar parlemen dan eksekutif. Dan kebetulan waktu itu calon presiden yang kalah menjadi pemenang nomor dua di parlemen, harusnya akan cukup berkuku jadi penyeimbang, namun faktanya, parlemen jadi gembung tanpa ada sisa untuk korektif.

Kita lihat, lima tahun terakhir, proyek fisik menjadi prioritas, sementara yang lain turun tajam kurvanya, korupsi, pendidikan, kesehatan, tak ada yang naik, turun terus, yang naik hanya, utang. Dan kita juga tau, cara yang paling cepat untuk membalikkan modal politik adalah, proyek. Ada proyek semua senang.

Situasi itu membuat saya undur diri dulu, fokus ke pendidikan dengan harapan dapat insigh lain. Namun rupanya ketemu lagi prinsip pro status quo, yang akhirnya masuk juga ke logika saya sebagai insan engineering.

Satu Professor saya, yang saat ini menjabat sebagai deputi kepala IKN, dulu beliau juga jadi team pengembangan Jembatan Selat Sunda gagasan SBY yang dibatalkan Jokowi 2014. Beliau berkata, “mas Anton, buat saya, yang penting Indonesia membangun, ada proyek, karena dengan ada proyek, para insinyur kita bisa bekerja, kalau bekerja bisa mempraktekkan ilmu, peneliti bisa meneliti, kalau tak ada proyek, insinyur kita banyak jadi politisi mas Anton”. Saya akhirnya setuju, benar juga ya Prof. Setelah itu saya fokus meneliti kecil-kecilan sampai selesai pendidikan.

Dan beberapa hari lagi kita akan kembali memilih, hangatnya proses kampanye 3 calon sudah terasa dari sehari setelah MK memutuskan “ponakan” bisa jadi wakil. Cuma kalau mau jujur tidak sepanas sebentrok 2014 dan 2019. Kalau kita lihat, banyak yang blended, para kanan kanan (liberal) sudah menyebar ke 2 dan 3. Para kiri kiri (merah) terpecah juga ke 2 dan 3, ada juga ke 1 tapi tidak lah banyak. Banyak yang sudah rasional sekarang.

Muslim politik, yang dua pemilu sebelumnya benar-benar di obok-obok, sekarang sepertinya anteng di nomor 1, ada juga yang ke nomo2, cuma menjadi memperlihatkan bahwa dulu rupanya ada maksud.

Saya yang mendapatkan secercah harapan dengan lahirnya satu partai baru yang mengusung perubahan parlemen dan partai politik moderen dimana ketua partai tidak lagi menjadi “god father” politik yang menjadikan politikus jadi “ternak”nya, yang dengan mudah menarik anggota dewan kalau sudah tidak sesuai dengan ketua partainya. Sedikit terpusing juga, karena elitnya mulai membicarakan pribadi calon, bukan lagi ide, di dukung mendukung capres.

Kalau kita rakyat, melihat orang, akan mudah kita terlayang sana sini. Orang berobah sesuai waktu dan jaman. Kalau kita memilih berdasarkan ide dan nilai, kita akan dengan mudah berpindah pada yang seide. Walau kadang pragmatis juga, seide abang di sayang tak seide abang ditendang. 😊.

Buat saya, untuk parlemen tingkat daerah dan provinsi, pilih yang kita kenal saja, kalau perlu orang kampung kita, agar ada komunikasi yang bisa di suarakan. Budgeting proyek dan pembangunan ada yang bisa di bawa ke kampung kita.

Buat legislator nasional, DPR, lebih fokus ke ide dari partai, bukan lagi personal, karena sampai saat ini di DPR yang bekuasa dan punya suara bukanlah anggota dewan, tapi ketua partai. Ketua partai jadi penentu voting, tak berguna debat kalau akhirnya ketua partai tidak setuju. Kita perlu ada partai yang mendobrak kondisi ini. Adakah? Ada satu partai, tapi ya itu tadi, komunikasi elitnya yang mulai ke incumbent, ide partai yang seharusnya lebih mengemuka, jadi hilang.

DPD? Siapa sajalah, tidak ada fungsi DPD saat ini. Tidak berimpak ke legislatif apalagi eksekutif. Kecuali ada perubahan UU periode ini, baru difikirkan pilihan yang lebih serius.

Presiden? Nah, inilah fokus utamanya. Buat saya yang menderita karena presiden tidak bisa artikulasi dalam berbicara, bahkan tidak menarik mendengar saat dia berpidato, tidak bisa dan tidak berani tampil sendiri forum internasional, tidak terlihat smart dan cerdas, tidak dengan cepat berlogika karena memang (maaf) IQ rendah, sehingga jangankan duduk dan berdiri sama tinggi dengan pemimpin dunia, dengan kita rakyatnya hanya bisa menyuruh bekerja, bekerja dan bekerja. Tentu tidak mau lagi bangsa ini dapat presiden yang begitu, saya trauma. 😊

Selain presidennya juga lihat wakil, walaupun saat ini posisi wakil hanya ban serep, tapi jangan sampai tidak tau, terutama yang di Jabodetabek, ada usulan UU greater jakarta saat ini yang di ajukan ke DPR, wapres akan jadi koordinator area besar ini. Tentu kita juga perlu pemimpin yang smart dan cerdas, yang kalau diskusi dan di tanya, jawabnya tidak hanya “biarin aja”, “mana..mana..”. 😊. Dan jangan lupa juga, kalau terjadi apa-apa dengan presiden, wakilnya akan otomatis jadi Presiden, contoh yang paling bagus sebagai wakil adalah Prof. Bj Habibie, saat dilantik jadi Presiden pengganti Mei 1998, kita dapat presiden jempolan.

Jadi siapa dari 3 pilihan yang ada? Jujur, lagi-lagi bukan mencari yang terbaik. Tapi yang mudaratnya lebih sedikit. Saya pribadi bersebrangan secara pemikiran dimasa lalu dengan calon 01, bertentangan secara posisi, saya bukan di fihak pengusung leberalisme. Cuma saya sangat menghargai ilmu pengetahuan, cara beliau memimpin Jakarta saat pandemi, sangat menginspirasi, perang pandemi dengan sistem, sistemik, saya selalu suka bekerja dalam sistem, bukan one man show. Tapi saya juga tau, wakilnya adalah pengambilan kekuasaan Gus Dur di PKB, saya di fihak yang mendukung masa itu, Gus Dur adalah pentolan pengusung liberalisme bersamaan dengan Dr. Nurcholis Majid, yang terkenal dengan jargon ” islam yes, partai islam no”.

02, sang jendral yang saya kagumi dari dulu, baret merah yang penuh dengan prestasi,  beliau ABRI hijau bersama dengan Jendral Faisal tanjung, vis to vis dengan Jendral Benny Moerdani yang terkenal bersebrangan dengan umat islam, terutama islam politik, berharap beliau bisa memimpin negeri ini. Tapi wakilnya? Entah siapa dia kalau bukan anak presiden dan ponakan MK. Bisnisman pisang goreng yang dapat suntikan modal 50M dari group Toba, Jendral Luhut Panjaitan, sang anak didik kesayangan Jendral Benny Moerdani.

03, perwakilan “merah”, yang sudah pasti diluar pertimbangan sejak dulu kala. Tapi wakilnya politisi dan akademisi jempolan. Saya suka cara maduranya, blak-blakan. Cuma karena posisinya sama dengan gus Dur di masa lalu, buat saya itu jadi poin mudaratnya.

Jadi, pilih siapa? Sekali lagi pilih yang mudharatnya paling kecil. 😊

Ini hanya opini pribadi dari anak negeri yang bercita-cita negara ini bisa jadi adidaya, masuk 5 kekuatan dunia. ✌️

Kertajati, 11 Feb 2024 #3hariMenujuPemilu2024